Disangka Malaikat Ternyata Laknat

Sesuai tradisi di mana – mana, akhir tahun berjalan atau awal baru banyak diantara kita yang membuat catatan penilaian atau evaluasi akhir tahun terhadap pencapaian kinerja atau prestasi atas sebuah pemerintahan, kementerian, lemabaga, institusi dan sebagainya.

Kali ini kita mulai dengan evaluasi atau catatan kinerja KPK RI sebagai institusi terdepan dalam pemberantasan korupsi setelah instansi penegak hukum di bawah kendali dan kekuasaan presiden terbukti mandul dan gagal mengemban amanah rakyat, konstitusi dan peraturan perundang – undangan.

Secara jujur kita harus akui bahwa tugas dan tanggung jawab utama dalam pemberantasan korupsi bukan pada pundak KPK, melainkan merupakan tugas dan tanggung jawab utama presiden selaku kepala pemerintahan di Republik Indonesia. Disayangkan sekali ketika persepsi rakyat kita masih menganggap tanggung jawab itu adalah semata – mata hanya pada KPK.

Selama satu tahun terakhir, indeks korupsi Indonesia menburuk. Peringkat RI sebagai negara terkorup di dunia semakin naik, menyebabkan citra buruk Indonesia sebagai negara korup dan tidak memiliki kepastian hukum menjadi semakin terkenal sehingga menimbulkan kekhawatiran investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, terutama pada sektor riil.

KPK yang sebelumnya, di masa awal terpilihnya komisioner baru sempat menjanjikan harapan. Namun,hanya beberapa bulan setelah bekerja, diketahui fakta sesungguhnya bahwa komisioner baru KPK itu ternyata hanya menang tongkrongan dan pencitraan media. Mereka, kecuali Busyro Muqodas, tidak lebih dari penegakan hukum biasa, bahkan lebih parah lagi karena mereka mengkhianati kepercayaan dan amanah rakyat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Selama sepanjang tahun 2013 banyak hal menjadi catatan penting terkait pemberantasan korupsi oleh KPK yang menjadi noda hitam dalam sejarah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Secara jujur objektif diakui bahwa KPK di masa kepemimpinan Busyro Muqoddas, meski hanya setahun dan nyaris seorang diri memimpin KPK berhasil menoreh prestasi luar biasa yang jauh di atas kinerja KPK saat ini Samad, Bambang cs menjadi pemimpin KPK.

KPK sepanjang tahun 2013 tidak mampu menoreh prestasi luar biasa atau setidaknya prestasi yang sepadan dengan kewenangan besar KPK dan anggaran APBN sebesar Rp. 730 miliar. Bahkan untuk tahun 2014, KPK sudah mendapat persetujuan anggaran untuk membangun gedung kantor baru yang tidak jelas prioritas pengadaannya.

Tidak ada kasus korupsi yang spektakuler diungkap, usut, selidiki dan disidik oleh KPK pada tahun ini. Tidak banyak kasus korupsi yang dilimpahkan KPK ke pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) untuk kemudian para terdakwa korupsi dijatuhi vonis maksimum. Sebaliknya, KPK mencoreng moreng wajahnya dengan pertunjukan dagelan, sandiwara atau politaimen menyebalkan yang merupakan sebagian dari bukti nyata bergesernya peran KPK dari institusi penegak hukum menjadi institusi boneka oknum penguasa negeri ini. Terdapat beberapa catatan hitam mengenai kinerja KPK sejak di pimpin Samad sepanjang tahun 2013, yakni antara lain :

Penanganan kasus korupsi Nazarudin yang sangat buruk dan merupakan bukti nyata bahwa KPK telah mengkhianati rakyat dan konstitusi melalui sikap dam tindakan KPK yang melindungi Nazarudin, Sandiaga Uno cs dari penuntasan 31 kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Total kerugian negara sebesar Rp. 6.1 triliun akibat perilaku korup Nazarudin cs ternyata tidak mengguggah hati nurani KPK untuk menjebloskan Nazarudin cs lebih dalam lagi ke penjara. Nazarudin yang sudah menyandang status tersangka TPPU lebih satu tahun sama sekali tidak diteruskan kasusnya ke pengadilan Tipikor KPK oleh KPK. Tidak ada jawaban yang jelas dan logis atas pembekuaan kasus pidana TPPU Nazarudin, Sandiaga Uno cs ini.

Sangat jelas tercium bau busuk menyengat keluar dari tubuh KPK yang menutup rapat 31 Kasus Korupsi Nazarudin Cs itu. Padahal dapat dipastikan, jika 31 kasus korupsi Nazarudin itu diproses dan diteruskan ke pengadilan, sedikitnya ratusan koruptor besar termasuk penghuni puri cikeas akan jadi pesakitan dan terpidana korupsi. KPK dengan sengaja TIDAK menuntaskan 31 kasus korupsi Nazarudin Cs plus dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) bersama Sandiaga Uno dan para kolaboratornya.

Mulut KPK sendiri yang berjanji menuntaskan semua kasus korupsi Nazarudin Cs, namun faktanya sampai hari ini hanyalah mulut manis KPK yang berbisa. Lebih parah lagi, KPK sudah bertindak seperti pengacara atau pembela Nazarudin, ketika KPK dengan sengaja membatalkan pengajuan kasasi atas vonis Neneng, istri Nazarudin karena KPK khawatir MA akan mwnjatuhkan vonis lebih berat dibanding putusan tingkat banding yang diterima Neneng. Kekhawatiran KPK ini terkait dengan putusan MA sebelumnya pada perkara kasasi Angelina Sondakh.

Terhadap jasa KPK yang luar biasa membela Nazarudin, mari kita lupakan saja kasus korupsi Nazarudin pada pengadaan pabrik vaksin flu burung, lupakan kasus korupsi Nazarudin pada Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM) Kemenkes, lupakan kasus korupsinya di STPP Curug, Kemenhub dan seterusnya itu. Rakyat wajib melupakan semua korupsi Nazarudin karena KPK sudah beralih fungsi menjadi Komisi Kolaborator Koruptor Nazarudin.

Catatan hitam kelam di wajah KPK terkait dengan Kasus Lutfi Hasaan Ishaq, Presiden PKS yang proses hukumnya persis dagelan lawak Srimulat tapi tak lucu. Rakyat Indonesia tidak boleh berbangga dengan keberhasilan KPK menangkap Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq (LHI) dan Ahmad Fathonah (AF).

Tanpa bermaksud melecehkan pimpinan KPK, penyidik, jaksa penuntut umum KPK dan majelis hakim Pengadilan Tipikor, akal sehat kita tidak dapat mencerna proses hukum dari awal hingga vonis terhadap LHI dan AF yang penuh rekayasa, pesan sponsor dan intervensi pihak luar yang melukai rasa keadilan seluruh rakyat Indonesia.

Terlalu kasat mata dagelan penegakan hukum yang dilakoni KPK pada kasus suap kuota impor daging sapi. KPK seperti aktor memainkan peran sesuai skenario sang sutradara. Puluhan perempuan muda cantik, artis atau selebriti yang menjadi ‘istri – istri’ AF, menjadi figuran drama telenovela yang ditayangkan KPK selama berbulan – bulan.

Tak ketinggalan belasan media massa (bayaran) dikerahkan untuk meliput dan sebarluaskan infotaimen ala KPK yang ditujukan untuk memberikan dampak merusak maksimal kepada PKS yang selama ini dikenal sebagai partai bersih dan islami. Vonis 16 tahun kepada LHI mengantarkan politaimen karya sutradara maestro dan KPK menjadi sempurna. Rakyat Indonesia pun terlena, lupa dengan tugas dan tanggung jawab KPK menuntaskan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang super merugikan rakyat Indonesia. Bayangkan beban korupsi Rp. 600 triliun yang ditimbulkan para koruptor bangsat pada tahun 1998 itu, baru akan lunas cicilan beban APBN kita pada tahun 2032 mendatang.

KPK pada bulan Maret 2013 lalu tiba – tiba sesumbar keluarkan pernyataan akan mengusut kembali korupsi BLBI yang akan daluarsa pada tahun 2015 mendatang. Ternyata, lagi – lagi KPK menipu rakyat Indonesia terbukti sampai akhir tahun 2013 tidak ada satu pun dari 25 konglomerat perampok uang negara ratusan triliun itu yang dipenjarakan KPK. Terbukti pernyataan KPK tersebut hanya pesanan dari penguasa agar setoran / upeti konglomerat ex BLBI yang sempat macet kembali mengalir lancar ke kantong dan rekening petinggi istana.

Utang KPK yang juga merupakan janji Samad untuk menuntaskan korupsi bail out Bank Century dalam waktu setahun sudah jauh panggang dari api. Dua tahun berlalu, korupsi BOBC tidak menunjukan progres yang nyata dan semakin kabur dari penyelesaian tuntas. Pelaku – pelaku utama dan aktor intelektual korupsi BOBC kian jauh dari jangkauan hukum. Terakhir, pada bulan Desember 2013 ini negara malah terpaksa suntik lagi triliunan rupiah untuk selamatkan Bank Century (sekarang Bank Mutiara). Terima kasih atas kegagalan KPK.

KPK gagal menyelesaikan kasus korupsi Hambalang, korupsi Badan Anggaran & BURT DPR, korupsi BP Migas /SKK Migas, Pertamina, penyimpangan BBM bersubsidi, Cost Recovery, korupsi Mafia Pupuk, Bulog & Pangan, korupsi Pajak Tambang Mineral / Batubara /IUP, korupsi penyerobotan lahan tambang konsesi BUMN (PT. Aneka Tambang & PT. Bukit Asam), dan lain – lain.

Duka nestapa rakyat kian dalam ketika KPK tidak tergerak sedikit pun mengusut korupsi Dahlan Iskan sewaktu menjabat Direktur Utama PT. PLN (Persero) 2009 – 2011. Dahlan mencatat rekor kerugian negara Rp. 37.6 triliun, terbesar dalam sejarah sejak berdirinya Republik Indonesia hanya dalam waktu kurang 2 tahun. Laporan hasil audit BPK pada sektor hulu migas untuk tujuan tertentu, mencantumkan secara jelas dan tegas bahwa kerugian negara sebesar Rp. 37.6 triliun itu sebagian besar disebabkan kesalahan dan penyimpangan Dahlan Iskan Cs selaku direksi PLN.

Tidak puas merugikan negara triliunan rupiah di PLN, manusia serakah bernama Dahlan Iskan melakukan KKN pada penetapan Kerja Sama Operasi (KSO) PT. Pertamina EP dan PT. Geo Cepu Indonesia (GCI) yang berpotensi merugikan negara Rp. 49 triliun selama 20 tahun ke depan. Lagi – lagi KPK buta mata, tuli telinga dan mati hatinya menyaksikan negara dirampok oleh Dahlan Iskan. Jika KPK tidak punya kemampuan menyidik kasus korupsi Dahlan Iskan dan lain – lain tadi, lebih baik KPK mengubah nama menjadi Komisi Pemerhati Korupsi saja.

Sebaliknya, jika saja KPK masih dapat sedikit diandalkan, segera ambilalih kasus korupsi Dahlan Iskan pada proyek pengadaan PLTU Embalut, Kaltim yang macet penyidikannya oleh Kejaksaan Tinggi Kaltim selama 5 tahun, dan telah dilaporkan kepada KPK pada tahun 2008 lalu. Pada kasus PLTU Embalut ini, bukti – bukti korupsi Dahlan Iskan, Rizal Effendi dan Zainal Mutaqien Cs sebesar Rp. 96 miliar begitu banyak dan melimpah. KPK tinggal cokok dan seret Dahlan Iskan cs ke penjara.

KPK terbukti melakukan kriminalisasi terhadap Anas Urbaningrum yang dilakukan KPK secara sengaja untuk memenuhi permintaan pihak luar, dalam hal ini presiden SBY, penghuni istana, elit Partai Demokrat dan keluarga Cikeas. Terbukti KPK gagal segera melimpahkan kasus Anas ke pengadilan dan membiarkan kasusnya terkatung – katung tanpa kejelasan. Perbuatan KPK ini dikategorikan penzaliman yang disebabkan telah terkooptasi dan tersanderanya KPK oleh kepentingan penguasa. KPK sudah jadi boneka sekaligus alat penguasa untuk menzalami musuh – musuh politik istana dengan menggunakan fitnah dan rekayasa hukum yang keji.

Tahun 2014 tidak sepantasnya disambut dengan suka cita mengigat kinerja jeblok KPK. Lemahnya KPK di bawah kepemimpinan Abraham Samad, Bambang Widjajanto, Adnan Pandu Praja dan Zulkarnaen mengawali pesimisme kita, seluruh rakyat Indonesia terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Keseriusan KPK menuntaskan kasus korupsi Hambalang misalnya, sangat patut dipertanyakan. KPK sudah memiliki semua bukti untuk menjebloskan ke penjara sedikitnya 25 koruptor Hambalang. Laporan Audit BPK tahap I dan II sudah lama terbit, peran Andi dan Choel Malarangeng begitu nyata, kontribusi Bunda Putri Sylvia Soleha, Widodo Wahyu Sasangko dan Agus Gunawan mendukung kesuksesan korupsi berjamaah di Proyek Hambalang tak terbantahkan. Apalagi yang ditunggu KPK ? Menunggu Si Godot atau amuk massa rakyat yang kecewa, marah dan muak kepada KPK ?

Perilaku KPK jilid 3 ini ibarat kata pepatah, “Semut di belakang rumah Duret Sawit kelihatan, gerombolan Gajah di depan Cikeas tidak kelihatan”. Korupsi kecil dibangga-banggakan, korupsi triliunan didiamkan.

Warga begara yang bukan koruptor dikriminalisasi KPK secara semena – mena dan koruptor – koruptor besar malah dilindungi KPK.

Itulah potret sebenarnya KPK kita tercinta ! KPK yan layak diberi nama Komplotan Pelindung Koruptor ! Selamat KPK jilid 3, semoga Allah menunjukan keadilanNYA kepada kalian semua, sekarang atau nanti saaat di akhirat sana. Aamiin.

Dengan menggunakan parameter apa pun, metode KPI (key performance indicator) mana pun, berdasarkan penilaian dari siapa pun, selama kita masih waras dan berakal, satu – satunya sebutan yang tepat untuk menilaio KPK jilid 3 adalah KPK yang gagal total. KPK yang disangka malaikat ternyata hanyalah pengkhianat laknat.

Merosotnya Jokowi – JK Ditinggal Kabur Pendukungnya

Popularitas Joko Widodo sejak digenjot habis – habisan oleh mayoritas media massa nasional memang menduduki peringkat atas. Pencapaian itu wajar mengingat sumber daya yang dihabiskan untuk menjadikan Jokowi seperti sosok yang kita kenal sekarang, mencapai triliunan rupiah.

Sudah lama terbukti popularitas Jokowi tidak alami, bukan disebabkan media darling seperti awalnya diklaim sementara pihak. Pencitraan dan popularitas Jokowi adalah hasil rekayasa atau ciptaan sekelompok orang yang berada di balik Jokowi dan bermaksud menjadikan Jokowi sebagai calon presiden boneka. Maksudnya, Jokowi yang secara karaktek, integritas dan kapabilitasnya tidak memadai untuk jabatan sepenting presiden, mereka paksakan agar dapat dukungan dari semua lapisan masyarakat luas untuk dipilih menjadi presiden Indonesia periode 2014 – 2019.

Kelompok yang berada di balik Jokowi dan menjadi “dalang” atau “sutradara” semua rekayasa pencitraan, popularitas dan elektabilitas Jokowi dapat digambarkan sebagai berikut :

Tokoh Penemu dan pembina :

Kehadiran Jokowi sekarang di tengah – tengah blantika politik nasional tak lepas dari peran sentral dua tokoh militer Indonesia, yakni : AM Hendropriyono, mantan Kepala BIN (Badan Intelijen Negara) saat Presiden Megawati dan Luhut Binsar Panjaitan, mantan Danpussenif TNI, pernah jadi menteri perindustrian era Presiden Abdurahman Wahid (1999 – 2001).

Hendropriyono mengenal dekat Jokowi pada tahun 2005 karena aktivitas operasi intelijennya di Kota Solo yang meskipun ia sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala BIN, namun Hendropriyono masih terus merekayasa muncul tumbuh, dan berkembangnya gerakan terorisme di Indonesia, terutama di Kota Solo yang sudah diproklamirkannya sebagai pusat terorisme di Indonesia kepada negara – negara asing terutama Amerika Serikat.

Keputusan Hendopriyono cs menetapkan Kota Solo sebagai basis gerakan terorisme dengan pesantren Ngruki dan ustad Abubakar Baasyir sebagai ikonnya, mengharuskan Hendopriyono bertemu, menjalin hubungan dan bekerja erat dengan walikota Solo ketika itu, Joko Widodo untuk mendapatkan dukungan terhadap operasi inteljen ilegalnya tersebut. Hubungan erat Hendropriyono kemudian berkembang dengan bergabungnya Jenderak Luhut Binsar Panjaitan, yang bersama – sama Hendropriyono adalah merupakan kader utama Benny Moerdani.

Pada tahun 2008 Luhut Panjaitan dan Joko Widodo mendirikan perusahaan bersama yang diberi nama PT Rakabu Sejahtra, diambil dari nama PT Rakabu Furniture (milik Jokowi) dan PT Toba Sejahtra (milik Luhut Panjaitan), masing – masing dicantumkan setor modal Rp 15.5 miliar (Luhut 49%) dan Rp (Jokowi 51%). Perusahaan Luhut dan Jokowi itu bergerak di bidang manufaktur dan ekspor meubel, dan fakta ini sungguh mengherankan karena PT Toba Sejahtera bisnis utamanya adalah pertambangan dan energi. Padahal Jokowi saat itu adalah Walikota Solo dan tidak mungkin leluasa berbisnis atau mengelola perusahaan meubelnya. Sedangkan anaknya Gilang Rakabuming saat itu masih kuliah di luar negeri.

Jadi, timbul pertanyaan besar, apa maksud dan tujuan Luhut dah Jokowi membuat perusahaan bersama pada 2008 lalu? Apakah kebetulan belaka terjadinya musibah kebakaran pada pabrik dan gudang PT Rakabu Sejahtra pada Juni dan September 2012 lalu, atau bersamaan kejadiannya dengan saat dilangsungkannya pilkada DKI Jakarta?

Sejalan dengan rencana Luhut dan Hendro menjadikan Jokowi sebagai presiden boneka, Jokowi dibawa, diperkenalkan dan turut dibina selanjutnya oleh James Riady, Edward dan Edwin Suryajaya, Popo dan Edi Suriatmadja serta jaringan konglomerat cina Indonesia lainnya.

James Riady, anak Muchtar Riady mantan Direktur Utama Bank BCA dan pemilik Lippo Grup serta jaringan media PT First Media Grup. Melalui James Riady, rencana besar menjadikan Jokowi sebagai presiden boneka semakin mulus. James Riady pernah disebut sebagai The Most Dangerous Man In The World atau Manusia yang paling berbahaya di dunia.

Julukan itu bukan tanpa dasar, mengingat James Riady berdasarkan laporan investigasi lembaga otoritas AS adalah seorang agen intelijen China. Fakta ini banyak tercantum dalam laporan Tim Investigasi Kongreas, CIA, FBI dan lainnya terkait dengan terungkapnya Skandal Donasi Uang Haram untuk kampanye dan pemenangan capres Bill Clinton pada tahun 1996 lalu. Skandal sumbangan ilegal dari Lippo Grup, komunitas dan pemerintah China untuk kampanye capres Bill Clinton itu dikenal dengan sebutan “Lippogate”.

Meski pemerintah AS Cq Dept Kehakiman telah menyatakan James Riady, John Huang dan kelompok James Riady bersalah serta dihukum denda US$ 8.6 juta plus dilarang dua tahun masuk ke AS, di mata Bill Clinton, Presiden AS saat itu, James Riady adalah seorang pahlawan. James Riady tidak hanya sekedar PAHLAWAN di mata Bill Clinton, tetapi juga adalah seorang sahabat terbaik yang pernah dimilikinya.

James Riady sampai hari ini adalah teman terbaik Bill Clinton dan merupakan anggota paguyuban elit AS, “Arkansas Connection”. Sebagian anggota Arkansas Connection mengisi kabinet, gedung putih dan jabatan strategis termasuk pada masa Presiden Obama berkuasa sekarang ini. Hillary Clinton, John Kerry, dan Rahm Emmanuel adalah sebagian dari anggota Arkansas Connection yang menjabat anggota kabinet Obama dan Kepala Staf Gedung Putih.

Terlibatnya James Riady dalam membantu terwujudnya rencana besar Luhut dan Hendropriono merekayasa Jokowi sebagai presiden boneka Indonesia, serta merta melibatkan konsultan politik nomor wahid dunia, Stanley Bernhard Greenberg, khususnya sebagai sutradara dalam menyusun strategi dan skenario untuk melambungkan popularitas dan elektabilitas Jokowi.

Greenberg adalah ahli strategi politik terkemuka pemilik, pendiri dan CEO Greenberg Quinlan Rosner, sebuah konsultan yang sukses mengantar 11 tokoh menjadi presiden, perdana menteri atau kanselir, serta ratusan gubernur, senator dan anggota kongres di Amerika Serikat.

Sejak Greenberg mundur dari timses Jokowi, tidak ada lagi support dalam pembuatan skenario, penggalangan jaringan media dan selebriti internasional dalam rangka mendukung pencitraan Jokowi. Tidak ada lagi rangkaian kegiatan Jokowi secara sistematis, masif dan kontiniu untuk mempertahankan dan memperbesar simpati publik terhadap Jokowi.

Mundurnya James Riady dan Stanley Bernard Greenberg disebabkan oleh campur tangan Paus Fransiscus yang meminta Presiden Barack Obama untuk bersikap netral dan membuka akses elit Katolik Indonesia terhadap Jokowi.

Intervensi Bapa Suci ini membawa pengaruh sangat besar terhadap konstelasi politik di Indonesia terutama pada Jokowi. Kelompok kristen yang sejak awal menjadi pendukung utama, militan dan loyal terhadap Jokowi, mendadak mundur seiring dengan masuknya elit dan pendukung Katolik.

Penetrasi Katolik menjadi ring satu Jokowi, menyebabkan bantuan uang, jaringan dan media kristen menyusut drastis. Diperburuk dengan dihentikannya aliran dana pencitraan dan pemenangan untuk Jokowi dari sejumlah konglomerat terbesar di Indonesia, yang sebelumnya selalu mengalirkan uang tanpa batas untuk Jokowi, seperti Bank BCA dan Djarum Grup (keluarga Robert Budi Hartono), Salim dan Bank Mega Grup (keluarga Antoni Salim), Arta Graha Grup (Tommy Winata, Aguan Cs), ormas – ormas Tionghoa Indonesia, dan lain – lain.

Akibatnya, dana pencitraan dan kampanye pilpres seret, jaringan pendukung dan media terbatas (Metro Tv Grup, Kompas Grup, Tempo Grup, Jawa Pos Grup). Sebelumnya, sekitar 80% media nasional mendukung Jokowi.

Anjloknya elektabilitas Jokowi juga sangat dipengaruhi oleh konflik internal PDIP. Faksi Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Kelompok alumni Partai Komunis China (PKC), Kelompok kader ‘kost – kostan’ (kader lompar pagar dan oportunis pragmatis) dan unsur komunis di PDIP bertarung hebat dengan Faksi Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Murba (Marhenis) dan Partai Katolik Indonesia. Ketua Umum PDIP Megawati SP serta kedua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo berpihak ke faksi Nasionalis.

Megawati, keluarganya, trah Soekarno dan faksi Nasionalis Marhaenis terkesan tidak mendukung Jokowi secara penuh atau all out. Dukungan yang diberikan mereka kepada capres Jokowi hanya setengah hati, mengingat jika Jokowi menang dan jadi presiden, sama saja dengan ‘bunuh diri’ atau memberi kesempatan emas bagi faksi kristen dan katolik untuk merebut kursi ketua umum PDIP, sekaligus menghabisi dinasti Bung Karno di partai itu.

Bahkan belum usai pilpres dan Jokowi belum pasti dilantik sebagai presiden, tekanan dan desakan faksi Parkindo cs untuk kongres luar biasa / dipercepat (akhir tahun 2014) sudah ditujukan kepada Megawati, Puan dan Nanan (Prananda), yang dimotori oleh Maruarar Sirait cs (anak Sabam Sirait, tokoh senior Parkindo). Di belakang Maruarar ada James Riady cs dan sejumlah pengusaha pribumi, di antaranya kelompok Jenggala (Arifin Panigoro cs).

Pertikaian sengit antar faksi di internal PDIP menyebabkan dukungan terhadap pencapresan dan kampanye pilpres untuk Jokowi menjadi tidak solid dan minimal.

Faktor tersebut di atas sangat berdampak pada penurunan elektabilitas Jokowi.

Faktor lain adalah terkait dengan pribadi Jokowi sendiri, yakni semakin terbongkarnya karakter asli Jokowi : serakah, khianat, gemar berbohong, ingkar janji, korup, banyak muka, tidak loyal, munafik dan licik. Di disamping itu, terungkap bahwa Jokowi adalah sosok pemimpin yang lemah dan tidak kredibel.

Kian hari semakin banyak rakyat yang tahu tentang karakter asli dan integritas Jokowi. Dari catatan selama setahun terakhir seputar Jokowi, dapat disampaikan diantaranya sebagai berikut :

1. Jokowi gagal membuktikan kinerja dan prestasi baik selama memimpin Jakarta. Pertumbuhan ekonomi anjlok menjadi 6.11% dari sebelumnya 6.77%. Warga miskin DKI Jakarta bertambah lebih 4% dari 330.000 jiwa 347.000 jiwa. Serapan APBD terendah se – Indonesia hanya 67% saja. Korupsi meningkat sangat tajam yakni 800% dari 3 kasus menjadi 24 kasus korupsi selama setahun terakhir Jokowi jadi Gubernur DKI Jakarta.

1. Jokowi gagal memenuhi janji – janjinya selama kampanye pilkada DKI Jakarta. Sekitar 60an janji besar Jokowi gagal dipenuhinya. Warga Jakarta makin mendesak Jokowi untuk berhenti jadi capres agar dapat memenuhi janji – janji itu.

1. Jokowi ternyata pemimpin yang korup. Baru 1 tahun lebih menjadi gubernur, Jokowi sudah terindikasi KKN pada sejumlah proyek APBD dan Non APBD : Proyek Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar, Proyek Sumur Resapan, Proyek Bus Trans Jakarta dan Reguler, Proyek Monorel dan MRT, Proyek ERP dan lain – lain.
2. Perilaku korup Jokowi itu, semakin menegaskan bahwa Jokowi juga korupsi sewaktu menjadi walikota Solo. Dia menutupi latar belakang, integritas dan kinerjanya selama jadi walikota Solo. Sedikitnya, terdapat beberapa temuan korupsi Jokowi di Solo, antara lain : pada pelepasan aset Pemkot Solo Hotel Maliyawan, proyek pengadaan videotron Manahan, proyek renovasi THR Sriwedari, proyek renovasi Pasar Klithikan, penyimpangan dana hibah KONI Solo, program BPMKS, pengadaan mobil dinas ESEMKA dan lain – lain.

Khusus untuk korupsi pengadaan Bus Trans Jakarta dan Bus Reguler yang diduga melibatkan Jokowi selaku Gubernur DKI Jakarta, penyidik kejaksaaan telah menetapkan tiga pejabat Dishub DKI Jakarta sebagai tersangka dan satu pejabat BPPT juga tersangka. Hanya karena Jokowi sedang menjadi capres, penyidik tidak dapat meneruskan proses hukum terhadap Jokowi karena dapat dianggap bermotif politis dan menggagalkan pilpres 2014 yang sedang berlangsung.

1. Karakter dan moral Jokowi yang culas dan curang. Dia tidak sungkan memfitnah pihak – pihak yang mengungkap kebusukannya atau pelanggaran hukumnya. DPRD DKI Jakarta yang bermaksud melakukan interpelasi atas pelanggaran hukum Jokowi pada penerbitan Pergub mengenai jaminan kesehatan warga DKI yang melanggar Perda dan merugikan warga miskin, difitnah Jokowi dengan tuduhan DPRD dendam, benci, sentimen pada dirinya dan bermaksud menjatuhkannya.

Terakhir Jokowi tanpa malu dan sungkan menggunakan bocoran soal dan materi debat capres hasil pembocoran anggota KPU Hadar Nafis Gumay kepada Trimedya Panjaitan, sehari sebelum debat capres dimulai (8/6/14).

1. Perilaku curang dan culas Jokowi juga terbukti ketika dia menolak mengakui tulisan Romo Benny berjudul “Revolusi Mental”, sebagai sumber tulisannya. Padahal terbukti menjiplak 100% tulisan sang Romo hingga titik komanya !
   Jokowi seorang plagiator pelanggar hukum dan UU Hak Cipta & Kekayaan Intelektual !

1. Karakter khinat Jokowi kini sudah jadi pengetahuan publik. Mulai dari pengkhianatannya terhadap Prabowo Subianto (pendukung dan sponsor utama Jokowi jadi gubernur Jakarta), pengkhianatan terhadap Megawati dengan berbagai cara (pembuatan dan pemutaran film Soekarno yang menjatuhkan martabat dan kehormatan Bung Karno, menggalang kader PDIP untuk melawan dan menjatuhkan Megawati, melecehkan Megawati dengan pernyataan – pernyataannya yang negatif/miring dan seterusnya).

Pembuatan film berjudul “Soekarno” yang ternyata tujuannya hanya untuk menistakan kehormatan Bung Karno, sengaja menfitnah proklamator Bung Karno sebagai playboy mata keranjang, telah direncanakan sejak lama oleh majikan – majikan Jokowi untuk senjata menyerang Megawati Soekarnoputri dalam rangka menjatuhkannya dari Ketum PDIP. Rencana keji busuk itu ketahuan publik.

Sebaliknya, untuk Jokowi jongos mereka, dibikinkan sebuah film Jokowi sebagai tokoh sempurna / ideal padahal faktanya berbeda 180 derajat.

Semua rekayasa aseng – asing – antek yang menjadi bos besar dari Joko Widodo untuk mencuci otak rakyat RI melalui kedua film murahan itu terungkap dan dikecam rakyat banyak.

1. Rekayasa pemalsuan mengenai latar belakang dan jati diri Jokowi untuk mengelabui rakyat Indonesia makin terungkap. Kebohongan Jokowi mengenai nama orang tuanya, daerah kelahirannya dan asal usulnya mengundang curiga dan tanda tanya.

Publikasi Buku Nikah Joko Widodo – Irana yang pernah dipublikasikan media massa sehubungan dengan banyaknya pertanyaan rakyat tentang siapa Jokowi sebenarnya, juga sudah dinyatakan pihak berwenang sebagai Buku Nikah palsu !

Hasil investigasi, ternyata Jokowi lahir di Jenggrik, Wonorejo, Karanganyar. Ibunya bernama asli sudjiatmi berasal dari Kelurahan Giriroto, Boyolali, sekitar 12 kilometer dari Surakarta yang dikenal basis utama PKI di Jawa Tengah pada tahun 1960 – 1980an.

Apakah ada hubungan antara daerah asal ibu kandung Jokowi yang merupakan basis PKI Jateng, dengan pemalsuan latar belakang kehidupan Jokowi, termasuk tentang nama asli ayah kandung Jokowi, yang sebenarnya bernama Widjiatno diubah menjadi Noto Nitihardjo ?

Ayah Jokowi bernama Widjiatno dan Ibunya bernama Sudjiatmi berasal berasal dari desa Giroroto, Boyolali, sekitar 12 kilometer dari Solo dan Klaten, yang dikenal dengan nama daerah segitiga Solo – Boyolali – Klaten. Sejarahwan menyebut daerah itu sebagai pusat atau basis gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di era 1960an. Apakah ini sebabnya Jokowi selalu rahasiakan asal usul kedua orang tuanya ?

Mengapa Joko Widodo selalu mengaburkan dan berbohong mengenai tempat kelahiran, alamat rumah tinggalnya yang pertama, berbohong tentang nama asli ayahnya, menutupi – nutupi masa lalu ayahnya dengan selalu mengatakan ayahnya ‘Noto Nitihardjo’ telah meninggal sejak Jokowi kecil? Rahasia besar apa yang tersembunyi dan disembunyikan Jokowi dan tim suksesnya sehubungan dengan jati diri, riwayat hidup dan fakta – fakta almarhum Noto Nitihardjo alias Widjiatno (nama sebenarnya)?

Untuk kepastian hukum dan jaminan terhadap keamanan nasional negara, cermin kejujuran dan mencegah penyusupan tokoh – tokoh komunis, kader dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) ke posisi pemerintahaan tertinggi di Republik Indonesia yang Pancasilais agamis, serta untuk menjawab pertanyaan dan menghapus kecurigaan mayoritas rakyat Indonesia, pemerintah seharusnya segera melakukan penyidikan dan penelitian mengenai siapa sesungguhnya Joko Widodo bin Widjiatno alias Noto Nitihardjo ini.

Kesaksian dari tokoh – tokoh masyarakat Tirtoyo, Manahan, Banjarsari, Surakarta (Solo) harus segera diperoleh pihak berwajib : BIN, BAIS atau Polri. Misalnya, meminta keterangan dari Bapak Wijono warga RT 03/014 atau Bapak Margono ketua RW 014 Manahan, Solo yang tahu persis informasi tentang Joko Widodo, ayah dan ibunya serta sejarah kehidupan mereka.

Faktor – faktor di atas adalah sebagian dari penyebab anjloknya popularitas dan elektabilitas capres Jokowi. Perhitungan survey jajak pendapat terhadap kedua pasangan capres – cawapres terakhir, menunjukan dukungan rakyat terhadap Jokowi telah merosot tajam menjadi hanya sekitar 34%, dibandingkan dengan Prabowo – Hatta yang terus menanjak naik hingga mencapai 66% dan akan terus naik sejalan dengan semakin tersebarnya fakta – fakta seputar Jokowi.

Faktor cawapres Jusuf Kalla yang sempat dituding sebagai penyumbat elektabilitas Jokowi, tidak begitu besar. Meski demikian, cawapres JK dinilai sudah terlalu tua menjadi wapres mengingat usianya sudah 73 tahun dan pada tahun 2019 insya Allah berusia 78 tahun.

Kebusukan pasangan Capres – cawapres Jokowi dan rencana jahat para asing aseng antek di balik Jokowi – JK yang sudah terbongkar dan diketahui seluruh rakyat Indonesia menyebabkan popularitas Jokowi – JK anjlok drastis, terus menurun hingga akhirnya ke titik nadir.

Benarkah Tuduhan Jokowi Terafiliasi PKI ?

Posted by Ronin Samurai in Kilas Balik, Kisah, Pilpres,Politik, Sejarah, Tokoh

r

Benarkah Jokowi Kader PKI ?

Inilah pertanyaan besar yang mencuat saat ini.

Beberapa hari terakhir ini merebak isu tuduhan bahwa Joko Widodo memiliki keterkaitan dengan eks Partai Komunis Indonesia (PKI). Kabar mantan walikota Solo itu terafiliasi dengan PKI, bermula dari pemuatan berita Napak Tilas Ribuan Warga Giriroto, Ngemplak, Boyolali mendeklarasikan dukungannya terhadap calon presiden Joko Widodo, Rabu, 11 Juni 2014 lalu.

Ribuan masyarakat mengadakan acara napak tilas dan mendeklarasikan dukunganya terhadap Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Calon Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di tempat kelahiran ibunda, Sujiatmi, di Desa Giriroto, Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Acara napak tilas dan konsolidasi ribuan warga Giriroto, Ngemplak, Boyolali untuk menggalang dukungan pasangan nomor 2 Jokowi-JK tersebut juga dihadiri oleh Ibunda Jokowi, Sujiatmi bersama keluarga besarnya, dan Bupati Boyolali, Seno Samodro.

Menurut ibu kandung Joko Widodo, Sujiatmi, keluarga besarnya merasa tersanjung dengan sambutan antusias dan dukungan masyarakat di Desa Giriroto terhadap pencalonan Jokowi-JK pada Pilpres 2014.

Pernyataan Jokowi minta bintara pembina desa (babinsa) dibubarkan membuat mantan Kepala Staf Umum TNI AS Letjend TNI (Purn) Suryo Prabowo teringat aksi PKI yang pernah mendesak agar Bintara Pembina Desa (Babinsa) dibubarkan. Suryo mengatakan dalam makalah Ketua PKI DN Aidit yang diberi judul ‘Laporan singkat tahun 1964 tentang hasil riset mengenai keadaan kaum tani dan gerakan tani di Jawa Barat’.

DN Aidit menyampaikan bahwa rakyat di desa bisa sejahtera bila 7 ‘setan desa’ yaitu tuan tanah, lintah darat, tengkulak jahat, tukang ijon, bandit desa, pemungut zakat, dan kapitalis birokrat desa, termasuk diantaranya Babinsa dihapuskan.

“Kelompok ‘merah’ yang terdiri dari koalisi PDIP, Nasdem, PKB dan Hanura menyarankan agar Babinsa dibekukan sementara. Kita harus cermat dan waspada. Saya teringat dengan makalah DN Aidit ,” kata Suryo dalam pernyataannya (9/6/2014).

Suryo menilai hal tersebut semacam pola yang secara sistematis ingin menjauhkan TNI dari rakyat.

“Padahal TNI dan rakyat itu seperti ikan dan air. Sayangnya petinggi TNI terutama AD mudah tergoda iming-iming kekuasaan. Di jajaran TNI sudah tahu, media juga pernah memuat bahwa Hendropriyono cs beberapa bulan lalu menggalang beberapa pejabat puncak TNI AD untuk berpolitik praktis mendukung kelompok ‘merah’ tersebut,” ujarnya.

Menurut Suryo, manuver politik tersebut terbaca oleh Presiden SBY. “Itulah mengapa SBY menekankan perwira tinggi TNI AD agar tetap netral. Sadar langkahnya terbaca Presiden, mereka cepat lakukan preemtive strike, atau mendahului melakukan serangan politis kepada koalisi merah putih tentang pelibatan Babinsa,” ungkap penerima bintang Adhimakayasa sebagai lulusan terbaik Akmil tahun 1976 tersebut.

Sebelumnya, desakan agar Babinsa dibubarkan muncul dari kubu Jokowi-JK sebagai reaksi terhadap ditemukannya oknum Babinsa yang meminta warga memilih capres tertentu.

Sebaliknya, Suryo menganjurkan daripada berpolitik busuk yang dapat merusak hubungan TNI dan rakyat, lebih baik sesama capres beradu visi, misi atau program.

“Saya sangat bahagia dan mohon doa restu kepada masyarakat untuk mendukung Jokowi menjadi Presiden RI,” kata Sujiatmi ketika menghadiri acara tersebut

Menurut Sujiatmi, bahwa dia bersama kedua saudara kandungnya dilahirkan di dusun Gumukrejo, desa Giroroto yang terpencil dan paling minus di wilayah Boyolali.

“Saya bersama suami, Noto Miharjo pada 1959, kemudian pindah di Kota Solo. Jokowi sering mengunjungi Giriroto,” kata Sujiatmi.

Berdasarkan pengakuan Sujiatmi, ia dilahirkan dari pasangan suami – istri Wirorejo dan Sani. Wirorejo yang juga merupakan kakek Jokowi adalah seorang pedagang kayu dari Dusun Gumukrejo, Giriroto, Ngemplak, Boyolali, Jaw

a Tengah.

Bupati Boyolali Seno Samodro menyampaikan rasa kagumnya terhadap rakyat Desa Giriroto, Boyolali yang solid memberikan dukunganya kepada pasangan Capres dan Cawapres Jokowi-JK.

“Saya berharap jika Jokowi-JK menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI, masyarakat di daerah ini khususnya akan lebih baik dan Indonesia pada umumnya, ” kata Seno Samodro Bupati Boyolali.

Demikian berita dimuat Antaranews.com pada 11 Juni 2014 lalu. Sekitar 2-3 hari setelah publikasi pemberitaan itu, mulai mencuat tudingan bahwa Joko Widodo dan atau Ibu Kandungnya terindikasi terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Tudingan Jokowi atau Ibunya terafiliasi dengan partai terlarang itu, juga disampaikan oleh akun twitter Ronin1946 (akun pengganti sementara akun twitter Triomacan2000 yang disuspend).

Melalui kultwitnya, Ronin1946 menegaskan bahwa Desa Giroroto, Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali itu adalah basis PKI pada tahun 1955 – 1970. Ronin menduga fakta asal – usul kedua orang tuanya itu yang membuat Jokowi selalu menghindar untuk bersikap dan berkata jujur, bilamana ditanya tentang jati diri ayahnya yang sesungguhnya.

Perubahan nama asli ayah kandung Jokowi dari semula Widjiatno, lalu belakangan diganti dengan nama Noto Mihardjo telah mengundang kecurigaan rakyat banyak terhadap siapa sesungguhnya Widjiatno alias Noto Mihardjo ini.

Adalah Budiman Sudjatmiko yang pertama kali menyebutkan nama asli ayah kandung Jokowi itu sebenarnya Widjiatmiko. Budiman menyampaikan informasi itu melalui akun twitternya @budisudjatmiko beberapa hari sebelumnya. Kebenaran mengenai nama asli ayah kandung Jokowi, dipertegas dengan hasil temuan satu tim investigasi yang dua kali diterjunkan ke Solo, khusus untuk mencari kebenaran tentang siapa sesungguhnya Joko Widodo dan latar belakang keluarganya.

Penegasan nama asli ayah Joko Widodo adalah Widjiatno diperoleh dari warga dan ketua Rukun Tetangga 03/014 Tirtoyoso, Manahan, Banjarsari, Surakarta. Dari keterangan para tetangga Jokowi itu diketahui banyak informasi tentang Jokowi yang berbeda dengan informasi yang disampaikan Jokowi kepada publik.

Sebagian diantaranya adalah :

1. Nama asli ayah kandung Jokowi adalah Widjiatno. Belakangan setelah beliau meninggal namanya diubah menjadi Widjiatno Noto Mihardjo.
2. Joko Widodo tidak pernah memiliki nama lain sebagaimana disebut – sebut sebagian orang. Mulyatno atau Mulyono tidak pernah digunakan sebagai nama kecil Joko Widodo.
3. Keluarga Jokowi, pindah dari Giroroto, Ngemplak Boyolali ke Jalan Ahmad Yani Tirtoyoso, Manahan, Banjarsari Solo, pada awal 1970an.
4. Profesi ayah Jokowi adalah tukang kayu dan mempekerjakan banyak buruh tukang. Profesi ini merupakan profesi keluarga istrinya, Sudjiatmi. Adik – adik Sudjiatmi juga berprofesi sebagai tukang kayu. Sekarang pengusaha kayu / meubel.
5. Joko Widodo tidak benar lahir di Bantaran Kali Pepe Manahan Solo. Sudjiatmi, ibu kandung Jokowi, pernah menyebut Jokowi dilahirkan di Desa Giriroto, namun kemudian diralat menjadi di RS Bersalin Brayat Mulyo Solo. Belum diketahui mana fakta yang benar.
6. Jokowi berbohong mengenai kematian ayahnya. Di banyak kesempatan Jokowi selalu mengatakan ayahnya meninggal ketika ia masih kecil. Faktanya tidak demikian, ayah Jokowi atau Widjiatno masih hidup ketika Jokowi menikah dengan Iriana. Menurut pengakuan para tetangganya, Widjiatno meninggal sekitar 12-13 tahun lalu.
7. Widjiatno berasal dari Kragan, Karanganyar, Surakarta. Ayah Widjiatno atau kakek Jokowi adalah seorang Lurah di Kragan, Karanganyar.
8. Widjiatno dewasa pindah ke Gumukrejo Giroroto Boyolali dan menikah dengan Sudjiatmi. Di Giroroto Widjiatno menekuni pekerjaan sebagai tukang kayu mengikuti jejak keluarga istrinya.
9. Fakta bahwa Giriroto Boyolali adalah basis PKI sudah merupakan fakta sejarah. Boyolali adalah kabupaten pusat gerakan PKI di Jawa Tengah dan Indonesia. Pada pemilu 1955, PKI menang mutlak di Boyolali dengan meraih 21 dari 35 kursi DPR atau > 60% suara. Kemenangan telak PKI di Boyolali menjadikan Boyolali dijuluki Kabupaten Merah.
10. Fakta bahwa Boyolali merupakan basis utama PKI dan tempat pelatihan kader – kader PKI termasuk Tentara desertir dari Batalion Panembahan Pasoepati paska rasionalisasi TNI.
11. Fakta bahwa kawasan segitiga Solo – Boyolali – Klaten memang merupakan basis PKI terbesar di Jawa Tengah.

Selanjutnya, Akun Ronin1946 yang merupakan reinkarnasi akun @Trimacan2000 menjelaskan bahwa Jokowi tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan faksi Komunis di PDIP. Berawal dari lengsernya Slamet Suryanto dari jabatan walikota Solo.

1. Pada tahun 2004 PDIP Solo bermaksud mengajukan Fransiskus Xaverius Rudyatmo sebagai calon walikota Solo pengganti Slamet Suryanto, namun terbentur karena Rudy penganut Katolik. Dikhawatirkan akan kalah jika dipaksakan maju sebagai calon walikota. Dibutuhkan figur lain sebagai calon walikota Solo tetapi disepakati calon itu kalau jadi hanya sebagai boneka. Walikota defacto tetap adalah FX Rudyatmo.

Bagaimana kekuatan PKI di Kota Solo SEKARANG ini? Kebangkitan PKI Solo terkait erat dengan suksesi walikota Solo paska lengsernya Walikota Solo Slamet Suryanto

Slamet Suryanto sebelumnya didukung faksi komunis dan faksi katolik di PDIP Solo

Tokoh / Kader PDIP yang terkuat menggantikan Slamet Suryanto dan diplot untk jadi walikota Solo adalah FX Rudyatmo. Namun terbentur agama. Jika dipaksakan maju sbg Cawalkot, Rudy pasti kalah. Maka dicarilah figur lain sebagai boneka untuk menjadi calon walikota. Kemudian ditemukan figur itu, yakni Joko Widodo.

Siapa yang mengusulkan nama Joko Widodo untuk pertama kali? Disebutkan adalah Heru, pejabat BIN Daerah Jateng, yang juga adalah kakak Bupati Boyolali Seno Samudro.

1. Pada saat itu (2004) Kepala BIN adalah Jend Purn Hendropriyono. Apa hubungannya, akan dijelaskan berikutnya.

1. Pencalonan Jokowi dan FX Rudyatmo oleh PDIP Solo terutama oleh Faksi Komunis utk maju di Pilwalkot Solo pada tahun 2005 direstui dan didukung Heru dah Seno Samudro.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Faksi komunis di PDIP Solo menyamarkan diri melebur dengan Faksi Katolik di PDIP Solo.

Orang yang membawa Joko Widodo untuk direstui menjadi calon walikota Solo adalah Michael Bimo Putranto. Bimo adalah putra Slamet Suryanto mantan walikota Solo.

1. Bimo juga kemudian menjabat sebagai ketua Tim Sukses Jokowi pada Pilkada Walikota Solo.

Michael BIMO Putranto juga adalah “Presiden Pasopati”. Sebuah organisasi massa yang militan dan tersebar hingga di Jakarta. Apa hubungan Pasopati yang dipimpin Bimo dengan Batalion Pasopati ?

Jadi tertawa sendiri teringat ketika Jokowi pada saat terbongkarnya korupsi pengadaan Bus Trans Jakarta Rp 1,5 triliun oleh Bimo Putranto cs, Jokowi tegas menolak disebut – sebut punya hubungan dekat sama Bimo.

“Saya Ga Kenal Bimo Putranto. Banyak yg ngaku2 dekat sama saya”
Huhahahaha kocak

1. Jokowi berutang budi sangat besar pada Bimo Putranto yang ditugaskan bapaknya Slamet Suryanto (eks walikota Solo) untuk minta restu ke pejabat BIN Jateng Heru & Bupati Boyolali Seno Samodro, agar mereka mendukung Jokowo sebagai calon walikota Solo.

Di samping sebagai Presiden Pasopati, Michael Bimo Putranto juga adalah Ketua “Jong Indonesia “ Solo. Ormas para preman yang menjadi kaki tangan Walikota Solo Slamet Suryanto, Jokowi dan Rudyatmo.

Ketika menjabat Walikota, Jokowi sejatinya hanya sebagai boneka Heru, Seno Samodro, Slamet Suryanto, Bimo Putranto dan Faksi Komunis PDIP Solo.

Walikota Solo Defacto (factual) adalah FX Rudy Rudiatmo. Jokowi hanya boneka mereka dan diberi penugasan khusus utamannya blusukan kemana – mana, sekalian untuk membangun pencitraan semu.

Walikota Solo Rudyatmo didukung seorang preman tua bernama Pur Wisanggeni, yang dulu adalah konglomerat pemilik usaha perjudian terbesar di Solo yang terkenal dengan nama judi ‘capjikia wisanggeni’.

Selama di Solo, Jokowi dan juga walikota Solo sekarang Rudyatmo juga didukung penuh oleh eks ormas komunis Cina Solo : Hoo Hap, suatu organisasi persaudaraan rahasia etnis cina Jawa Tengah.

Mayoritas warga Solo pasti tidak kenal ormas ‘Hop Hap’, tetapi mungkin mengenal ormas PMS (Perkumpulan Masyarakat Surakarta). Hop Hap bersifat rahasia dan bergerak di bawah tanah (klandesten), dan untuk kedoknya mereka menggunakan ormas PMS.

Karena ini organisasi cina rahasia, klandestain.

1. Dari informasi tadi kita dapat mengetahui PETA KEKUATAN KOMUNIS Di SOLO. Komunis telah menyebar di PDIP, di Solo, di Jakarta dan di Indonesia.
2. Para aktifis komunis menyebar, menyusup dan menggunakan ormas – ormas lain sebagai kamuflasenya atau penyamarannya.
3. Contoh di Boyolali. Tokoh sesepuh komunis Boyolali, bernama Mbah Pardi pensiunan polisi, kini aktif kembali membina kader2 muda PKI yang militan revolusioner.
4. Celakanya para satgas PDIP Solo juga dibentuk dan diberi pembekalan pemantapan ideologi oleh Mbah Pardi dan kawan – kawan. Waspadalah !
5. Bahkan tanpa diketahui rakyat dan aparat, Partai Komunis Indonesia (PKI) Boyolali pun sudah dirikan dan pengurusnya sudah dilantik.
6. PKI menyamar menjadi komunitas spiritualis jawa yang menyebut dirinya Komunitas Gondosuli (KG). Mereka rutin rapat2 gelap sebarkan komunisme di seluruh Jawa Tengah.
7. Hasil pengamatan, komunitas Gondosuli adalah bagian dari faksi komunis aliran sovyet yang bergerilya menyusun kekuatan melalui gerakan bawah tanah / klandestain
8. Aktifis Komunitas Gondosuli yang menjadi kader inti PKI Baru, menyebar kemana – mana : ada yang menjadi ketua tim SAR merapi, menjadi kuncen makam, kuncen gunung Merapi, Merbabu dan Kemukus, menjadi politisi PDIP dan seterusnya.
9. Para sesepuh dan tokoh senior PKI lain menyebar dan membaur di sekitar Kota Solo, di daerah Joglo Kadipiro, Pajang dll. Di Kota Klaten juga membaur dengan masyarakat sekitarnya sembari menyebarkan paham komunis dan merekrut anggota baru.
10. Tokoh dan sesepuh PKI tersebut berkumpul rutin setiap peringatan G30SPKI, berziarah di lokasi pembantaian PKI dulu yakni : Kawasan Jembatan Bacem, di selatan Kota Solo.
11. Bagaimana lanjutan fakta – fakta keterkaitan Jokowi dan ibunya dengan komunisme atau PKI seperti dituding oleh banyak pihak ? Nanti diungkap tuntas semuanya.