Prabowo menambahkan, pihaknya juga akan tegas jika negara mengalami benturan dengan negara lain. Karena itu ia akan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk mengembalikan kekuatan nasional.
"Seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Kita hormati semua negara, tapi ada kepentingan inti yang tak bisa ditawar yaitu NKRI," jelasnya.
Pertanyaan cerdas dari Prabowo dan Jawaban Blunder dari Jokowi : Debat Cappres Minggu 22 Juni 2014...
kata jokowi : "Saya sangat mendukung adanya tentara cadangan"
Anda tahu yang dimaksud dengan Tentara cadangan adalah mlatih dan mempersenjatai sipil... Anda tahu ini mirip dengan konsep yang dulu akan dijalankan oleh PKI... Dulu PKI menginginkan agar para petani dipersenjatai sebagai TENTARA CADANGAN... Namun Jendral jendral pada saat itu menolak mentah2 usulan Partai Komunis Indonesia,,, sebab Jendral-jendral ABRI pada saat itu tau PKI akan menggunakan Tentara Cadangan bukan untuk membela Tanah air tapi akan digunakan untuk memberontak pemerintah... kejadian seperti ini dulu pernah terjadi pada revolusi China...
Anda bisa menebak bagaimana jawaban dari jokowi yang mendukung adanya TENTARA CADANGAN...
Ini sangat berbahaya Saudara - saudara jika Sipil dilatih dan dipersenjatai,,
bayangkan kacaunya negeri ini jika sipil dipersenjatai..
Perang akan terjadi dimana mana.. Perang pemberontakan horizontal ke Vertikal (pemerintah) maupun perang horizontal (sipil vs sipil) ...
Perang terjadi dimana mana...
saya benar-benar tidak habis pikir kenapa jokowi mendukung adanya tentara cadangan... ini sangat berbahaya bagi stabilitas Nasional..
menurut saya lebih baik diperkuat dan diperbanyak jumlah personel militer daripada membuat tentara cadangan yang jelas-jelas mengganggu stabilitas dan kemanan negara..
INILAH LIMA BLUNDER JOKOWI DI DEBAT CAPRES KETIGA.
INILAHCOM, Jakarta - Calon presiden bernomor urut dua Joko Widodo, sering terlihat gugup dalam setiap acara Debat Capres dan setiap berhadapan langsung dengan Capres nomor urut satu, Prabowo Subianto.
Dalam Debat Capres ketiga dengan tema Politik Internasional dan Ketahanan Nasional, Jokowi sedikitnya melakukan blunder sebanyak lima kali. Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon usai menghadiri Debat Capres Ketiga di Holiday Inn, Jakarta Utara.
Pertama saat ditanya Prabowo tentang laut Cina Selatan oleh Prabowo, Jokowi menjawab Indonesia tidak punya kepentingan berarti di laut yang strategis itu. "Tadi saya kira pak Jokowi tidak mampu menjawab itu. Saya kira Jokowi tidak mengerti masalah itu," katanya, Minggu (22/6/2014) malam.
Sementara itu, blunder yang kedua Jokowi yakni dijelaskan oleh Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta mengenai pertahan dan ketahanan. Saat itu Jokowi mengatakan ketahanan dan pertahanan adalah untuk merekrut TNI.
"Ketahanan itu seperti sumber daya air, alam, sedangkan pertahanan itu urusan TNI," kata ketua tim pemenangan Prabowo-Hatta, Mahfud MD dalam kesempatan yang sama.
Ketiga yaitu, Jokowi melakukan blunder tentang penjualan aset Indosat, oleh Megawati Soekarnoputri. Jokowi mengatakan, penjualan aset Indosat karena terjadi krisis, sedangkan krisis saat itu sudah berlalu. Seperti yang disampaikan Akbar Tandjung yang dinilai ada kepentingan dan bukan karena ada krisis, karena penjualan Indosat terjadi pada tahun 2001. Sedangkan krisis di Indonesia terjadi pada tahun 1998.
"Jadi sebetulnya nggak relevan krisis alasan utama, karena dibalik itu ada kepentingan kan. Jual beli bukan karena dia bayangkan karena ada krisis 98-99, peristiwanya (penjualan Indosat) 2001, Megawati (tahun) 2001," kata Akbar Tandjung.
Kemudian blunder keempat, soal kemerdekaan Palestina, kemerdekaan Palestina bukanlah program seorang capres, tetapi amanat konstitusi. Seperti halnya yang disampaikan Presiden Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) Anis Matta.
"Membantu kemerdekaan Palestina itu adalah tugas konstitusi kita, bagi siapa yang memimpin pemerintahan. Jadi itu bukan suatu yang spesifik. Itu sudah ada dalam konstitusi kita," pungkasnya.
Dan blunder kelima Jokowi adalah perihal Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) TNI seperti Tank Leopard dan Anoa. Menurutnya Leopard tidak cocok untuk Indonesia.
"Menurut saya Leopard penting, mengingat wilayah Indonesia yang besar, dalam menjaga pertahanan. Kan itu sudah dikaji oleh pakar-pakarnya. Vietnam saja pada perang terakhir, menggunakan Leopard dari Vietnam. Bukan hanya tank, kita juga perlu jet tempur, helikopter dan kapal selam," jelas Prabowo dalam debatnya. [ton]
SUMBER : http://nasional.inilah.com/
PROGRAM JOKOWI POTENSI KORUPSI
Ada yang berbeda di peringatan HUT DKI Jakarta ke-487 yang mengusung tema Jakarta Baru, Jakarta Maju kali ini yakni mendapat kado pahit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas APBD DKI Jakarta 2013. BPK menemukan 86 proyek yang ganjil sehingga berpotensi merugikan daerah dengan nilai total Rp 1,54 triliun selama era Joko Widodo (Jokowi).
Dalam konferensi pers di gedung DPRD DKI Jakarta Anggota V BPK Agung Firman Sampurna mengatakan temuan itu terdiri atas temuan berindikasi kerugian daerah Rp 85,36 miliar, potensi kerugian daerah Rp 1,33 triliun, kekurangan penerimaan daerah Rp 95,01 miliar, dan 3E (tidak efektif, efisien, dan ekonomis) alias pemborosan Rp 23,13 miliar.
"Arah kebijakan pemeriksaannya berfokus ke dana belanja bantuan sosial, belanja jasa, dan modal," kata Agung.
Sementara krht. Mochamad AA, SH, M.Hum (081359608777) selaku Pengacara, Advokat & Penasehat Hukum mengatakan, kalau kita tilik dari laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ternyata banyak terjadi kebocoran dana pada program kerja Jokowi tersebut, katanya pada Koran BIN.
“Hasil kerja pengelolaan keuangan yang belum maksimal ini membuat BPK mengeluarkan pendapat 'Wajar Dengan Pengeculian' (WDP) terhadap Laporan Keuangan DKI tahun 2013, jika seperti ini kenyataannya, sebaiknya Jokowi mundur dari calon presiden,” tegas AA, SH, M.Hum.
Seperti yang dilansir berbagai media puluhan proyek yang selama ini jadi "jualan" politikus PDI Perjuangan tersebut korup, bahkan aksi 'blusukan' yang dilakukan oleh Jokowi hanya kampanye terselubung. Buktinya sejumlah program yang ditawarkan justru terindikasi merugikan keuangan daerah, seperti kegiatan pembuatan sistem informasi e-surat, e-budgeting, belanja hibah dan bansos, Kartu Jakarta Pintar, Program Kampung Deret dan belasan program lainnya.
Berikut temuan-temuan yang mencolok pada program Joko Widodo yang berbau Korup :
1. di Dinas Pendidikan meliputi penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) ganda kepada 9.006 penerima senilai Rp 13,34 miliar. Selain itu, hasil audit dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di sampel sebelas sekolah negeri menunjukkan indikasi kerugian Rp 8,29 miliar. Padahal, total anggaran BOP untuk sekolah negeri mencapai Rp 1,57 triliun. BOP untuk sekolah swasta juga terindikasi merugikan daerah Rp 2,19 miliar karena ada manipulasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan ada sekolah yang mendapat BOP walaupun tidak meminta bantuan dana.
2. Program pengadaan bus Transjakarta dan bus sedang di Dinas Perhubungan dinilai tidak sepenuhnya sesuai ketentuan dan diragukan kewajaran harganya senilai Rp 118,40 miliar dan Rp 43,87 miliar.
3. di Dinas Pekerjaan Umum karena adanya pencairan uang persediaan pada akhir 2013 sebesar Rp 110,04 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 104,62 miliar ditransfer ke rekening kepala seksi kecamatan, suku dinas, dan kepala bidang pemeliharaan jalan.
4. Program Kampung Deret juga dinilai tak optimal karena tidak mencapai target. Dari anggaran Rp 214 miliar, hanya terealisasi Rp 199 miliar hingga 30 Mei 2014 atau 93,12 persen dari target. Selain itu, banyak juga rumah deret yang berdiri di atas tanah negara, di lokasi drainase, dan garis sepadan sungai.
Catatan kecil dari saya..
minggu, 22 Juni 2014
Tidak ada komentar:
Posting Komentar